Contoh Soal Uts Ppkn 2019/2020 Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya

Contoh Soal UTS PPKN Kelas 10 SMA Dan Kunci Jawabannya - Hai para pencari ilmu, bertemu kembali dengan saya tentunya melalui situs blog paling top, dimana semua isu akan dibagikan secara gratis untuk kemaslahatan bersama.

Pada kesempatan ini, saya akan membuatkan 80 pola soal UTS PPKN untuk kelas 10 SMA (Sekolah Menengah Atas), dimana 80 soal tersebut ibarat biasa sudah dilengkapi dengan kunci jawaban, yang mana kunci jawaban ini tentunya akan memudahkan anda dalam memahami jawaban yang benar dari masing-masing soal.

Nah, bagi anda yang sudah tidak sabar untuk segera berlatih mengerjakan soal, atau mengasah kemampuan didalam mata pelajaran PPKN, silahkan simak soal berikut ini:

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan sanggup dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. administrator dan yudikatif
Jawaban: a

3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

4. Kekuasaan untuk melakukan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: b

5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
b. pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
c. pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945
d. pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945
e. pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: a

6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi problem kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d

9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi acara pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa pecahan yaitu pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

11. Organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
Jawaban: c

12.Negara yaitu kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara yaitu pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal
Jawaban: a

15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan bersahabat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis
Jawaban: c

16. Negara dalam memutuskan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: a

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. memaksa
2. monopoli
3. mencakup semua
4. kesatuan
5. demokrasi
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara berdasarkan Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
Jawaban: a

18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. orang asing
Jawaban: a

19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara
Jawaban: d

20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu yaitu pemerintahan yang sah disebut....
a. warga negara
b. bukan warga negara
c. rakyat
d. penduduk
e. bukan penduduk
Jawaban: a

21. Wilayah NKRI yaitu sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26
Jawaban: b

22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok
Jawaban: e

23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
a. sungai
b. pegunungan
c. danau
d. patok besi
e. lembah
Jawaban: d

24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah negara
e. wilayah teritorial
Jawaban: b

25. Tokoh yang membuatkan konsepsi pokok perihal kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

26. Konsepsi yang menyatakan bahwa maritim itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. res communis
b. res nullius
c. res sanguinis
d. res soli
e. res teritorial
Jawaban: b

27. Konferensi hukum maritim internasional III diselenggarakan pada tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

28. Wilayah maritim suatu negara yang jaraknya 200 mil maritim diukur dari pantai disebut....
a. batas maritim teritorial
b. batas zona bersebelahan
c. zona ekonomi ekslusif
d. batas landas benua
e. batas regional kelautan
Jawaban: c

29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
e. wilayah negara
Jawaban: d

30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya hingga yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille
Jawaban: a

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. kementerian Kehutanan
7. kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 5 dan 7
e. 6 dan 7
Jawaban: d

32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi acara pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme berdasarkan UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999
d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif
Jawaban: a

35. Kekuasaan untuk memutuskan dan melakukan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter
Jawaban: e

36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa maritim itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

37. Konferensi hukum maritim internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

38. Wilayah udara itu haruslah hingga pada ketinggian di mana udara masih cukup bisa mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. teori keamanan
b. teori pengawan cooper
c. teori udara bebas
d. teori lepas landas
e. teori udara
Jawaban: e

39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan eksklusif dengan....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara abstrak menjadi warga negara suatu negara disebut....
a. naturalisasi
b. deportasi
c. imigrasi
d. imigrasi
e. transmigrasi
f. sosialisasi
Jawaban: a

41. Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu!
Jawaban: berdasarkan Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan administrator (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang)

42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang
- Kekuasaaan administrator yaitu melakukan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif yaitu mengadili jikalau terjadi pelanggaran atas undang-undang

43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yudikatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter

44. Sebutkan pola lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

45. Jelaskan berdasarkan pendapatmu perihal nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!

Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang sampaumur ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh alasannya ialah itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

46. Sebutkan pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara berdasarkan Miriam Budiardjo yaitu organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.

47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat mencakup semua (all-embracing)

48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk yaitu semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

49. Jelaskan dua konsepsi pokok perihal wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa maritim itu sanggup diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa maritim itu yaitu milik masyarakat dunia sehingga tidak sanggup diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) alasannya ialah konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perihal kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, menentukan pekerjaan, menentukan kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.

41. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal.....
a. 5 ayat 1
b. 20 ayat 1
c. 21 ayat 1
d. 22 ayat 1
e. 23 ayat 1
Jawaban: a

42. Wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut, kecuali....
a. mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar 1945
b. melantik presiden dan wakil presiden
c. menentukan presiden dan wakil presiden
d. memberhentikan presiden dan wakil presiden
e. memberhentikan wakil presiden
Jawaban: c

43. Hak parlemen untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah disebut....
a. hak intrpelasi
b. hak angket
c. hak inisiatif
d. hak amandemen
e. hak petisi
Jawaban: b

44. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 1 ayat (2)
c. pasal 2 ayat (1)
d. pasal 2 ayat (2)
e. pasal 2 ayat (3)
Jawaban: b

45. Badan yang bertugas menjalankan undang-undang disebut....
a. konstitutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. eksekutif
e. eksaminatif
Jawaban: d

46. Pasal yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota parlemen dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum adalah....
a. pasal 1 ayat (1)
b. pasal 2 ayat (1)
c. pasal 3 ayat (1)
d. pasal 4 ayat (1)
e. pasal 5 ayat (1)
Jawaban: b

47. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pernyataan-pernyataan terkait dengan MPR berikut ini salah, kecuali....
a. MPR memilih, mengangkat, dan melantik presiden
b. MPR mengubah dan memutuskan undang-undang dasar
c. MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
d. MPR memutuskan GBHN untuk presiden
e. MPR menjadi lembaga tertinggi negara
Jawaban: b

48. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah....
a. parlemen dan MPR
b. parlemen dan presiden
c. parlemen dan DPRD
d. presiden dan gubernur
e. MPR dan presiden
Jawaban: b

49. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan administrator di jalankan oleh....
a. presiden dan menteri
b. presiden dan DPR
c. presiden dan MPR
d. presiden
e. DPD
Jawaban: d

50. Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk memilih, kecuali....
a. anggota DPR
b. anggota MPR
c. presiden
d. wakil presiden
e. anggota DPD
Jawaban: b

51. Secara formal rancangan undang-undang menjadi undang-undang disahkan oleh....
a. presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
e. BPK
Jawaban: d

52. Lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah....
a. DPR
b. DPD
c. BPK
d. KY
e. MPR
Jawaban: c

53. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali....
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. membuat partai politik
d. memutus perselisihan perihal hasil pemilihan umum
e. memutus pembubaran partai politik
Jawaban: c

54. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan kiprah utama....
a. membantu MPR dalam mengubah undang-undang dasar
b. membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
c. mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. membantu presiden dalam pemerintahan
Jawaban: b

55. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal....
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
Jawaban: c

56. Pasal 6A ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih.....
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. eksklusif oleh rakyat
e. DPD
Jawaban: d

57. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif, yaitu....
a. DPD
b. DPR
c. MK
d. BPK
e. presiden
Jawaban: c

58. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, seorang presiden kini sanggup menduduki jabatannya paling lama dalam waktu....
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
Jawaban: b

59. Dalam melakukan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh....
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. peraturan pemerintah
Jawaban: a

60. Menteri-menteri sebagai pembantu presiden bertanggung jawab kepada.....
a. presiden
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
Jawaban: a

61. Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
a. MPR
b. DPR
c. presiden
d. rakyat
e. DPD
Jawaban: c

62. Bupati yaitu kepala tempat otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
a. pilkada
b. pemilu
c. voting
d. musyawarah
e. rapat
Jawaban: a

63. Kepala dinas tempat diangkat dan diberhentikan oleh kepala tempat atas usul....
a. sekretaris DPRD
b. bupati
c. sekretaris daerah
d. DPRD
e. Mendagri
Jawaban: c

64. Undang-undang yang mengatur perihal pemerintahan tempat adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: d

65. Kebijakan otonomi darah dilatarbelakangi oleh....
a. pemerintah pusat tidak lagi dibebani menyampaikan anggaran kepada daerah
b. daerah-daerah lebih kreatif dalam membuatkan sumber dayanya
c. terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d. putera-putera tempat sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya.
e. pemerintah pusat terlalu luas urusannya.
Jawaban: c

66. Undang-Undang yang mengatur perihal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
c. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
d. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
e. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Jawaban: e

67. Pelaksanaan otonomi tempat berpusat di daerah.....
a. propinsi
b. kabupaten/kota
c. kota administratif
d. desa
e. ibu kota
Jawaban: b

68. Komponen-komponen pemerintah pusat adalah....
a. presiden, menteri, dan gubernur
b. presiden, DPR, dan menteri
c. presiden dan para menteri
d. presiden, ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
e. presiden, MPR, dan DPR
Jawaban: c

69. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada tempat otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: a

70. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di tempat disebut.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. otonomi daerah
e. sentralisasi
Jawaban: b

71. Kesatuan masyarakat yang memiliki batas tempat tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. kiprah pembantuan
d. tempat otonom
e. otonomi daerah
Jawaban: d

72. Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
a. politik
b. agama
c. kesehatan
d. keuangan
e. pertahanan dan keamanan
Jawaban: c

73. Badan administrator di tempat kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: b

74. Badan administrator di tempat kota adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten/kota
d. camat
e. wali kota
Jawaban: d

75. Badan legislatif di kabupaten adalah....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD kabupaten
d. camat
e. wali kota
Jawaban: c

76. Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
a. pekerjaan umum
b. kesehatan
c. pendidikan
d. fiskal
e. tata ruang
Jawaban: d

77. Kedudukan DPRD terhadap pemerintah tempat adalah....
a. sejajar
b. lebih tinggi
c. lebih rendah
d. lembaga otonom
e. lembaga administratif
Jawaban: a

78. Kepala tempat dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
a. kepala daerah
b. peraturan daerah
c. keputusan daerah
d. pengangkatan pejabat darah
e. kebijakan daerah
Jawaban: b

79. Jabatan kepala tempat dalam satu periodenya....
a. 4 tahun
b. 5 tahun
c. 6 tahun
d. 8 tahun
e. 10 tahun
Jawaban: b

80. Keuangan tempat yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar....
a. 10%
b. 20%
c. 50%
d. 80%
e. 90%
Jawaban: a

Penutup

Nah, demikianlah 80 pola soal Ujian Tengah Semester (UTS) untuk mata pelajaran PPKN, semoga soal yang saya bagikan ini sanggup menambah wawasan anda sekaligus mengasah kemampuan anda dalam mengerjakan soal.

Contoh Soal Uts Ppkn 2019/2020 Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya

Penutup

0 Response to "Contoh Soal Uts Ppkn 2019/2020 Kelas 10 Sma Dan Kunci Jawabannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel